Fokus APBD 2027, Hilirisasi dan Desaku Maju Jadi Instrumen Pembangunan di Provinsi Lampung
BICARALAMPUNG– Pemprov Lampung menegaskan, APBD 2027 bukan sekadar angka di atas kertas. Anggaran itu menjadi instrumen pembangunan untuk memperkuat hilirisasi dan mendorong pemerataan ekonomi sampai ke desa.
Penegasan itu Marindo Kurniawan sampaikan saat membacakan Jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi DPRD Lampung, Kamis (22/10/2026). Marindo hadir mewakili Gubernur Lampung dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD setempat.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. Ini dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” kata dia.
Menurut Marindo, setiap rupiah dalam APBD harus menjawab kebutuhan warga. Petani misalnya, mereka butuh harga panen yang lebih bagus. Nelayan ingin pendapatan naik. Pelaku UMKM juga butuh akses pasar yang lebih luas.
Makanya, APBD 2027 Pemprov arahkan agar program pembangunan benar-benar memberi manfaat. Bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk kualitas hidup masyarakat.
Soal ekonomi, Pemprov melihat hilirisasi sebagai kunci. Selama ini Lampung kaya komoditas pertanian dan perkebunan. Sayangnya, banyak yang masih terjual mentah.
Marindo tegaskan, Pemprov tidak mau lagi seperti itu. Komoditas unggulan harus naik kelas, diolah jadi produk bernilai tinggi yang bisa bersaing di pasar nasional bahkan global.
Kalau hilirisasi jalan, dampaknya besar. Ekonomi daerah bergerak, peluang usaha baru terbuka, dan pendapatan masyarakat ikut naik.
Ada tiga cara yang Pemprov siapkan. Memperkuat industri pengolahan, memanfaatkan teknologi, dan memperluas akses pasar.
Di sisi lain, program Desaku Maju tetap lanjut di 2027. Program andalan Pemprov ini bertumpu pada empat pilar.
Pertama soal pertanian. Pemprov mendorong petani pakai pupuk hayati cair. Pupuk ini menjaga kesuburan tanah, biaya produksi lebih murah, dan kelompok tani bisa mandiri pupuk organik.
Kedua, soal nilai tambah. Pemprov akan bagikan bed dryer, mesin pengering hasil panen modern. Dengan alat ini mutu panen tetap terjaga, kehilangan pascapanen berkurang, harga jual pun naik.
Ketiga, SDM desa. Pemprov gelar pelatihan vokasi berbasis desa. Warga dilatih sesuai kebutuhan dunia kerja, jadi peluang dapat kerja lebih besar.
Keempat, infrastruktur. Jalan dan jembatan terus Pemprov bangun dan benahi. Tujuannya jelas, distribusi barang lancar dan sentra produksi terhubung dengan pasar.
Marindo menilai keempat pilar itu saling berkaitan. Kalau berjalan semua, ekosistem ekonomi desa bakal lebih produktif.
Soal masukan DPRD, Pemprov pastikan menampung semua saran fraksi. Semua masukan akan Pemprov cermati dengan tetap melihat prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Terakhir, Marindo menekankan pentingnya hubungan baik antara Pemprov dan DPRD. Beda pandangan itu biasa, kata dia. Yang penting saling menghormati dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. (*)
